SudutBeritaNews.com, KALTIM | Sekum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) Dr. Yulianus Henock, Ph.D mengutuk keras perusahaan-perusahaan Tambang yang tidak mendistribusikan dana CSR nya bagi kepentingan masyarakat Kaltim dan meminta Gubernur mengevaluasi kembali perijinannya.
“Kualat itu perusahaan-perusahaan tambang kalau sampai benar yg terjadi memberikan 500 milyar dana CSR untuk kepentingan di universitas di luar Kaltim.” ujar Yulianus Henock kepada media ini melalui WhatsApp. Kamis 12/05/22 sore.
Ia juga menyebut masyarakat Kaltim masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan sarana infrastruktur jalan buruk. Ditambah lagi fasilitas air dan listrik yang juga masih dibawah standar. Kemudian masih banyak anak-anak Kaltim dengan usia sekolah yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya. karena keterbatasan dana.
Oleh karena itu, Henock meminta pemerintah daerah membuat rekomendasi untuk mem-blacklist perusahaan semacam itu.
“Apabila perusahaan tambang itu tidak memperhatikan kearifan lokal melalui dana CSR-nya, sebaiknya Pemerintah Provinsi Kaltim membuat rekomendasi untuk blacklist perusahaan tambang tersebut. Dan bila perlu menghentikan ijin operasinya.” tegasnya.
BACA JUGA : BBM di Kubar Tidak Langka, Hany Harus Antri di SPBU
Untuk itu Sekretaris Umum PDKT menegaskan dari Persekutuan Dayak Kalimantan Timur siap mengawal kebijakan Pemprov Kaltim termasuk menolak perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kaltim yang tidak pro dan peduli terhadap kearifan masyarakat lokal.
Sebelumya diberitakan oleh media, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyorot adanys perusahaan besar di Kaltim memberikan Cooperate Social Responsibility (CSR) dana cukup besar ke Universitas Indonesia (UI) yang mengundang pertanyaan masyarakat Kaltim.
“Iya ada perusahaan besar di Kaltim malah memberikan CSR (Cooperate Social Responsibility) ke UI. Sekitar Rp.500 miliar, kenapa tidak diberikan ke Kaltim,” kata Hadi, Senin 10/05/22.
BACA JUGA : Kasus Tahanan Polres Kubar Meninggal, Ini Pesan Mayjen TNI Teguh Pujo Rumekso Pangdam VI Mulawarman
Namun demikian menurut Hadi, seperti biasanya masyarakat Kaltim masih bersabar,
“Ya bisa-bisa didemo. Tapi bersyukur kita (masyarakat Kaltim) sabar,” sambungnya
Akan tetapi Wagub Kaltim mengingatkan soal pentingnya keseimbangan. Perusahaan diminta agar sadar di mana tempat mereka beroperasi.
Perusahaan mengeruk Sumber Daya Alam (SDA) dari Kaltim yang bernilai ekonomis. Hingga semestinya Perusahaan harusnya memberikan prioritas CSR nya ke Kaltim terutama dalam hal pendidikan.
“Apalagi kalau perkaranya pendidikan. Harusnya kepentingan yang seperti ini menjadi perhatian perusahaan supaya kita ini enggak cuma merasakan dampak dari aktivitas mereka saja,” tandas Wagub Kaltim Hadi Mulyadi.
Red-SBN/Paul
Respon (1)