SudutBeritaNews.com, Kutai Barat | Sebagai bentuk keseriusan terhadap keluarga berencana dalam mendorong pembangunan keluarga berkualitas, pemerintah kabupaten Kutai Barat membangun 15 gedung Balai Penyuluh Keluarga Berencana (BP-KB) di 15 kecamatan.
Kepala Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak – P2KB-P3A Kabupaten Kutai Barat, DR. Sukwanto menyebut pembangunan fasilitas itu merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat, termasuk di Kabupaten Kutai Barat
“Peresmian dan penandatanganan prasasti ini bertujuan melegitimasi dan mensosialisasi tentang eksistensi kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat di seluruh bumi negara kesatuan republik indonesia, tidak ketinggalan di provinsi Kalimantan Timur dan khususnya hari ini di Kutai Barat,” ujar Sukwanto saat mendampingi wakil bupati Kubar Edyanto Arkan meresmikan Balai Penyuluh KB se-kabupaten Kubar di kampung Muhur kecamatan Siluq Ngurai. 28/11/2022
Ia juga menambahkan, saat ini tinggal satu kecamatan yang belum memiliki BP-KB sendiri yakni kecamatan Penyinggahan.
Lebih lanjut mantan Direktur RSUD Harapan Insan Sendawar (HIS) itu juga mengaku, pihaknya telah mensosialisasi bahwa bkkbn dan program-programnya ada dan menyentuh kepada seluruh masyarakat kabupaten Kutai Barat.
Untuk itu, dia berharap fasilitas yang telah dibangun akan menjadi sentral peningkatan keluarga berkualitas.
“Kami berharap gedung yang sudah terbangun di 15 kecamatan dan akan terbangun di 1 kecamatan pada tahun depan itu menjadi sentral peningkatan keluarga berkualitas di Kabupaten Kutai Barat.” tandas dia
Karenanya, terang Sukwanto, rata-rata pembangunan gedung terletak di samping kantor camat, dan hanya beberapa kecamatan agak jauh.
“Kenapa?, Karena kalau PKP nya berkreasi, Camatnya melihat.
Kalau PKP nya berinovasi, Bapak Sekcam dan kawan-kawan bisa melihat.
Sehingga ada kolaborasi dan keterpaduan antara pemerintah kecamatan dan penyuluh KB.” tukas Sukwanto.
Alasan lainnya, menurut pria bergelar Doktor itu adalah mengingat masa lampau penyuluh KB ini hanya mangkir di kantor camat dengan tingkat kehadirannya tidak menentu.
“Kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Dengan adanya balai ini mereka stay di Balai tersebut 1×24 jam.” tegasnya.
Selain fasilitas gedung, Sukwanto mengaku telah menugaskan 66 PLKB di 16 kecamatan.
Mereka akan bekerja sama dengan 600 lebih tim pendamping keluarga di 194 desa/kelurahan se- Kutai Barat.
Tim dimaksudkan akan menjadi fasilitator program keluarga berkualitas yang berfokus pada Tri Bina dan kampung KB. Yakni : Bina keluarga balita, Bina keluarga lansia dan PIK remaja.
Kemudian hal yang sangat penting, pihaknya juga melakukan deteksi dini kasus gagal tumbuh pada balita atau stunting di seluruh kampung.
“BKKBN adalah ujung tombaknya di kabupaten kota yaitu yang disebut dengan penyuluh keluarga berencana atau PLKB.
Dan di tengah-tengah itu ada lagi kader kampung dan lebih daripada itu tadi ada tim pendamping keluarga. Dimana tugas utama adalah mendeteksi dini resiko stanting dan yang kedua meminimal dan mencegah faktor resiko.” pungkas dia.
Sementara itu, Wakil bupati Kutai Barat H. Edyanto Arkan SE, menegaskan pemerintah daerah akan melengkapi sarana prasarana gedung BP-KB.
Dia juga mengapresiasi kinerja dinas P2KB-P3A yang ikut berkontribusi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk hingga berhasil menurunkan angka stanting di Kutai Barat.
“Bahwasannya angka stanting kita sudah menurun baik. Kemudian angka kelahiran, angka pertumbuhan penduduk perlu ditata kembali, supaya kita memenuhi.
Belum ada Balai KB saja kita sudah memiliki prestasi yang cukup bagus, apalagi kalau ada balai sebanyak 15 ini saya yakin hasilnya lebih bagus.” ujar Ediyanto.
Sedangkan Perwakilan BKKBN Prov Kaltim SITI MAYASARI HAMZAH memuji bahwa kabupaten Kutai Barat merupakan kabupaten paling banyak jumlah balai PL-KB.
“Ini merupakan balai penyuluhan terbanyak di Kalimantan Timur.” kata Siti Mayasari.
Dia mengatakan, pembentukan keluarga berencana harus dibarengi dengan kolaborasi semua pihak. Untuk itu dia mendorong pemerintah daerah memperkuat kampung KB di seluruh desa kelurahan, termasuk melengkapi sarana prasarana pendukung di semua Balai penyuluh KB.
Diketahui pembangunan balai penyluh KB ini menggunakan dana alokasi khusus – DAK Fisik dari BKKBN Pusat sejak tahun 2017 hingga 2022.
Paul/Red-SBN
