Situbondo, SudutBerita News |Ketua Team Investigasi Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia (Lpi Tipikor RI) Jawa Timur, Moch. Hasan SH., menyoroti kinerja para konsultan pengawas yang ditugaskan oleh Dinas Kesehatan Situbondo, Provinsi Jawa Timur.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah Konsultan pengawas pada proyek pembangunan UGD Puskesmas Kapongan.
Hasan menuding Konsultan Pengawas Proyek yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), lantaran mereka jarang ditemukan melakukan pengawasan di lokasi proyek.
“Pelaksana kegiatan ataupun konsultan pengawas harusnya ada di lokasi, tapi tidak pernah ketemu. Mana bisa pekerjaan ini akan maksimal, sedangkan pelaksana dan konsultan pengawasnya saja diduga sering menghilang. Saya bersama team sudah turun lapangan sebanyak 2 kali,” ungkap Hasan. Jumat 15/9/22
Untuk itu, pihaknya meminta kepada Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), agar sesekali mengkroscek pekerjaannya tersebut.
“Sehingga pekerjaan itu bisa diawasi bersama-sama secara maksimal oleh konsultan pengawas nya yang di tunjuk Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo,” pinta Hasan.
Selain itu, proyek yang dikerjakan dengan nilai anggaran Rp.410.623.540,- ini, ditengarai tidak tertib dalam administrasi.
Bahkan, menurutnya buku tamu pun tidak disediakan. Hal inilah yang memunculkan anggapan dan sejumlah pertanyaan, bahwa dalam pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh CV Eldho tersebut ditengarai meragukan.
“Dari administrasinya saja, itu masih belum tertib. Buku tamu saja tidak ada. Pekerjaan ini pakai uang negara, jelas sekali harus ada pertanggung jawabannya dari Pengguna Anggaran serta PPK. Akan tetapi, fakta di lapangan sangat berbanding terbalik,” sergahnya.
Dugaan ketidakjelasan kinerja terhadap konsultan pengawas ataupun pengawas lapangan (Pelaksana-red), menimbulkan kekhawatiran publik akan tanggung jawab yang telah diembannya. sementara akuntabilitas kinerja, menjadi kunci etika dalam menerima amanah yang ditunjuk oleh dinas kesehatan.
“Ini yang saya soroti masih dari segi administrasinya saja, Mas. Kami juga nanti akan menyikapi dari segi spesifikasi teknisnya. Ketika tahap pekerjaan sudah mencapai 50%, saya akan meminta kepada dinas terkait untuk memanggil pihak kontraktor serta konsultan pengawas nya,” pungkas Hasan.
Hasan menyoroti masalah tersebut, karena menurutnya, ini merupakan salah satu sistem penting dalam pengontrolan terhadap proyek yang sedang dikerjakan, agar penggunaan anggaran dari uang rakyat, dapat sesuai peruntukan sebagaimana mestinya dengan benar.
Sampai berita ini ditulis, Kepala Dinas Kesehatan Situbondo, Sandy Hendrayono, belum dapat memberikan keterangan setelah sebelumnya awak media mengkonfirmasi dan mencoba menghubungi via WhatsApp nya.
Pewarta: Sujak- Masrur / Red
