Bogor, SudutBerita News | PWRI DPC Bogor, bersama insan pers dan aktivis, menggelar forum diskusi mengenai evaluasi kinerja BUMD PT SAYAGA. Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, seperti Ketua PWRI Bogor Raya, Rohmat Selamat, Pembina H Rizkan Sahpudin, Adi Wijaya.SPd PWRI Korwil Bogor, Ketua OKK M Yusuf, Asep Bunhori, S.IP, aktivis Ahmad Rohani A.md, Sujay, Toha dan beberapa peserta lainya.
Salah satu fokus utama diskusi adalah kinerja Direksi BUMD PT SAYAGA, terutama terkait aset-aset Pemda, termasuk Gedung Hotel Sayaga yang masih mangkrak.
Rizkan Sahfudin, Pembina PWRI, menyoroti pentingnya transparansi dalam evaluasi BUMD dan mengusulkan pembentukan Tim Investigasi Independen jika tidak ada progres signifikan.
Berita terkait :
Pembangunan Hotel Sayaga Kabupaten Bogor Terhenti Meski Sudah Tiga Kali Disuntik Dana
Ahmad Rohani, aktivis Pergerakan Bogor Raya, memberikan apresiasi atas diskusi positif ini sebagai fungsi kontrol sosial. Dia menyatakan perlunya akses komunikasi dengan PJ Bupati Bogor untuk memberikan masukan positif guna pembangunan yang amanah.
“Agar tercipta masukan yang positif sehingga keberlangsungan pembangunan di Pemda kab Bogor dari yang bobrok bisa baik, maka kedepannya diperlukan akses Komunikasi dengan PJ Bupati Bogor. Tentunya Hal ini sebagai landasan masukan kinerja sehingga bisa tercipta dengan baik,”tuturnya menambahkan.
Sujai menambahkan keprihatinannya terhadap pembangunan Rest Area Gunung Mas di Cisarua, Puncak Bogor dengan lahan begitu luas, namun belum ramai karena tanpa konsep yang jelas.
“Pembangunan sudah berdiri namun miskin program dan miskin konsep-konsep yang tidak punya nilai tambah untuk Para Wisatawan. jadilah rest area gunung mas tidak berjalan,” tegas Sujai.
Forum diskusi ini juga membahas saran untuk mengatasi permasalahan, seperti menggabungkan PT SAYAGA Wisata ke dalam Dinas Pariwisata atau bahkan membubarkannya agar lebih efisien.
Asep Bunhori, Humas PWRI, mengajukan pertanyaan mengenai legalitas dan urgensi perpanjangan masa jabatan Direksi PT SAYAGA.
Semua peserta diskusi menyuarakan harapan agar Pemerintah Kabupaten Bogor segera mengambil sikap terkait masalah-masalah tersebut.
Diskusi ini bukan hanya sebatas kritik, tetapi juga merupakan langkah positif untuk membangun komunikasi yang konstruktif demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Bogor.
Redaksi
Sumber: Humas PWRI Bogor Raya
