Jakarta, Sudutberitanews.com – Proses pemunguntan suara pada pemilihan umum (pemilu) 2024, akan menjadi pertaruhan terakhir mempertahankan kualitas demokrasi di Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di Indonesia.
Hal itu disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Wawan Mas’udi dalam diskusi “Pojok Bulaksumur” di Kampus UGM , Sleman, Yogyakarta, Rabu [7/2/2024].
“ Saya kira akan menjadi upaya terakhir mempertahankan kualitas demokrasi dan ini tentu menjadi catatan sangat tebal, problem-problem proses elektoral sekarang yang sedang kita lewati,” kata Wawan.
Wawan menyebut, sebagai pertaruhan terakhir untuk mempertahankan kualitas demokrasi, proses pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024 harus benar-benar dipastikan bersih, transparan dan akuntabel.
Wawan menekankan, mengingat dalam rangkaian proses pemilu 2024 telah muncul kasus pelanggaran etika oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, kemudian disusul Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.
“ Kalau sampai itu (pelanggaran) terjadi lagi mekanisme-mekanisme yang mengarah atau praktik-praktik yang mengarah kepada kecurangan, berat kita untuk bisa mengklaim sebagai negara dengan ukuran-ukuran demokrasi meskipun itu standar,” ujarnya.
Masih menurut Wawan, sebagai negara demokrasi terbesar urutan ketiga di dunia setelah Amerika Serikat [AS] dan India, Indonesia harus memberikan contoh dengan menghadirkan pemilu yang kredibel.
Apalagi, kata dia, Indonesia saat ini adalah satu-satunya negara yang berdiri kokoh sebagai negara demokrasi di Asia Tenggara.
“ Ini gangguannya sedang banyak-banyaknya ini. Kalau pemilunya ini kacau balau, sudah nggak ada lagi negara demokrasi di Asia Tenggara,” terangnya.
Wawan mengatakan, Indonesia masuk dalam kategori negara demokratis lantaran masih menjalankan serta berpegang pada ukuran-ukuran demokrasi prosedural selama beberapa tahun terakhir.
Ukuran paling besar untuk sebuah negara demokrasi, kata Wawan, yang pertama pemilu dipastikan berjalan rutin, berlangsung secara fair, sehingga menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi.
“ itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua baru mikir pemerintah yang terbentuk secara ‘legitimate’ ini kemudian bisa men-deliver ukuran-ukuran kesejahteraan, perlindungan hak asasi manusia, serta pengembangan ekonomi. Ini baru disebut berkualitas,” pungkas Wawan Mas’udi.
[Jagad N]
