Jakarta, SudutBerita News | DPP MOI dan PWMOI menggugat dugaan korupsi berkedok Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diduga melibatkan beberapa oknum Pengurus PWI Pusat, dengan nilai dana hibah mencapai Rp2 miliar dari Kementerian BUMN.
Perkumpulan Perusahaan Media dan Online Indonesia (MOI) dan PW MOI memperkuat pernyataan mereka terkait dugaan penyelewengan dana UKW yang diyakini melibatkan sejumlah oknum PWI Pusat.
“Kredibilitas wartawan yang telah dibanggakan selama ini kini tercoreng oleh tuduhan korupsi ini,” tegas Sekjen DPP MOI yang juga Ketua Umum PWMOI, HM. Jusuf Rizal,SH di hadapan media di Jakarta.
Baca juga:
Perusahaan PERS Tidak Wajib Terdaftar di Dewan PERS, Wartawan Tidak Harus Mengikuti UKW
Berdasarkan informasi yang beredar, Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Sasongko, mengungkapkan dugaan penipuan yang melibatkan beberapa oknum PWI Pusat dalam penyelewengan dana bantuan BUMN senilai Rp2 miliar.
Skandal ini semakin menguat setelah informasi mengenai cash back dari bantuan yang diberikan oleh Kementerian BUMN mulai bocor ke publik. Menurut Jusuf Rizal, dari total dana Rp6 miliar untuk UKW di berbagai provinsi, sekitar Rp2 miliar diduga menjadi ajang penggelapan oleh oknum pengurus PWI Pusat.
“Dana ini semula dialokasikan untuk meningkatkan kompetensi wartawan di seluruh Indonesia. Namun, penyalahgunaan dana ini telah menghambat upaya tersebut,” ujar Jusuf Rizal.
Baca juga :
Komitmen Bebas dari Narkoba: Lapas Lamongan Dites Urine, Semua Hasil Negatif
Kemhan RI Tandatangani Kontrak Kerja Sama Pengadaan Kapal Untuk Perkuat TNI AL
Sementara itu, Sasongko menyatakan bahwa Dewan Kehormatan PWI Pusat sedang mengkaji masalah ini dan akan mengambil langkah-langkah setelah perayaan Idul Fitri. “Semua langkah yang diambil akan mengikuti prosedur organisasi dan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sasongko mengungkapkan bahwa total dana CSR BUMN sebesar Rp6 miliar untuk UKW telah diambil sebagian besar dalam beberapa termin. Namun, ada indikasi bahwa sebagian dana tersebut disalahgunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Jusuf Rizal menegaskan bahwa skandal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja karena merusak nama baik wartawan dan institusi PWI. DPP MOI dan PWMOI berkomitmen untuk mengusut tuntas dugaan korupsi ini dan mendesak perlunya audit terhadap penggunaan dana di Dewan Pers yang menerima kucuran dana dari pemerintah dengan besaran Rp70 Miliar lebih per tahunnya.
Red
Sumber: Rilis MOI – PWNMOI
Respon (7)