Surabaya, SudutBerita News | Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia (DPP AMI) menekan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menangkap Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, yang dinilai tidak kooperatif dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka kasus pemotongan insentif dana ASN di Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.
Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar, menegaskan pada jumpa persnya bahwa penangkapan bupati Sidoarjo menjadi penting karena terdapat indikasi perbuatan obstruction of justice atau perintangan penanganan perkara.
Baihaki Akbar juga mendesak KPK untuk memproses semua pihak yang diduga terlibat dalam perintangan penyidikan, termasuk tim medis di RSUD Sidoarjo Barat serta tim kuasa hukum tersangka. Dia menyoroti kesalahan dalam penulisan surat dan ketidakjelasan alasan bupati dalam surat pengacara ke KPK sebagai tanda-tanda obstruction of justice.
“Kami kecewa dan prihatin atas tindakan yang dilakukan Ahmad Muhdlor Ali melalui kuasa hukumnya. Pada awalnya, ia berjanji akan menghormati proses hukum yang berjalan, tetapi pada kenyataannya, hari ini dipanggilan ke dua ia tidak hadir,” ujar Baihaki Akbar.
Aliansi Madura Indonesia (AMI) berkomitmen untuk terus mengawal proses penegakan hukum ini hingga tuntas.
Redho/Red
Respon (1)