Kutai Barat, SudutBerita News | Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kampung Siram Makmur, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), menuai kritik keras dari warga setempat. Mereka menilai banyak proyek yang dikerjakan pemerintah desa tidak tepat sasaran dan mubazir.
Selama tiga tahun terakhir, pemerintah desa yang dipimpin oleh Pius Ola dinilai tertutup dan jarang melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan.
“Pembangunannya bagus saja, tapi pemerintah desa sekarang ini tidak terbuka dengan masyarakat,” ungkap Ketua RT 04 Kampung Siram Makmur, Sarbani, kepada awak media, Selasa (14/5/2024).
Baca berita terkait:
Sarbani menyatakan kekecewaannya terhadap Pius Ola karena dinilai menghambur-hamburkan dana desa untuk proyek-proyek yang gagal. Sejak menjabat pada 2021, dana desa dan ADK yang diterima desa diperkirakan mencapai 7 miliar rupiah, namun hanya sedikit kegiatan yang terlaksana. Proyek-proyek yang ada pun dinilai tidak memberikan manfaat yang signifikan.
Proyek seperti gedung PKK, Gedung BUMDes, kolam wisata, dan tapal batas kampung disebut sebagai contoh pembangunan yang mubazir. Pembangunan lapangan bola, kebun desa, air bersih, dan jalan kampung yang pernah dibangun oleh petinggi sebelumnya justru dibangun ulang di tempat yang sama, tanpa adanya perbaikan yang berarti.
”Saya sebagai ketua TPK saja tidak tahu apa yang dibangun, karena petinggi menggunakan kontraktor luar dan pekerja dari luar desa,” lanjut Sarbani.
Baca juga:
Sidang Terhadap 4 Terdakwa Kasus Korupsi Dana Desa Kampung Sirau Mahakam Ulu: Ini Pledoi Kuasa Hukum
Dahlia, Petinggi Linggang Marimun Resmi Ditahan Kejaksaan Kubar Karena Kasus Korupsi DD
Ketua RT 06, Benediktus Ben, juga mengkritik minimnya realisasi usulan masyarakat dalam Musrenbang kampung. “Di rapat kampung kita ikut, tapi usulan masyarakat tidak pernah dimasukkan. Usulan itu diubah oleh petinggi, makanya yang dibangun tidak sesuai,” ungkapnya.
Proyek air bersih Pamsimas yang telah dibangun oleh kepala desa sebelumnya juga menjadi sorotan. Meskipun sudah dibangun ulang, proyek tersebut tetap tidak dapat dimanfaatkan. Pemerintah kampung kemudian membeli pipa plastik untuk sambungan air PDAM dari kampung Jambuk Makmur, namun pipa-pipa tersebut tidak pernah terpasang dan hanya menumpuk di kantor desa.
Baca juga:
Tim Tipikor Polres Kutai Barat Sita Aset Dugaan Tipikor DD Kampung Sirau Mahulu
Proyek pembuatan kolam wisata pun dinilai tidak bermanfaat. “Apa gunanya kolam itu, bilangnya untuk wisata sedangkan airnya kotor begitu. Dari pada buat kolam tidak karuan, lebih baik membantu masyarakat miskin di kampung ini,” kata Ben.
Bantuan sosial dan stimulus rumah tidak layak huni juga dipertanyakan karena justru diberikan kepada masyarakat yang mampu. Warga seperti Watini dan Suhartiah mengaku rumah reot mereka hanya difoto, tetapi tidak pernah mendapat bantuan.
”Petinggi ini memang pilih kasih kalau untuk bantuan bangun rumah,” kata Yuliana Sari, warga RT 03.
Ketua BPK Siram Makmur, Simon Son Siga, menyebut bahwa regulasi bantuan rumah layak huni belum jelas, sehingga warga yang seharusnya menerima bantuan tidak mendapatkannya.
Warga juga menyoroti gaya hidup Kades Pius Ola yang dinilai semakin glamour usai menjabat.
“Kita ngga pernah urus pribadi orang apa lagi iri dengan kehidupan Petinggi, mungkin itu rezekinya dia. Cuma yang kita lihat setelah jadi petinggi sekitar tiga tahun ini bisa beli mobil mewah, kalau ngga salah sudah 4 mobilnya. Ada juga beli tanah dan kebun sawit yang kami dengar itu sekitar 15 hektare,” imbuh seorang pria yang meminta namanya dirahasiakan.
Baca juga:
Polda Kaltim Kirim 3 Truk Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir Bandang di Mahulu
Sejumlah warga meminta pemerintah dan aparat berwajib untuk mengevaluasi penggunaan dana desa dan ADK di Siram Makmur yang dinilai tidak tepat sasaran dan terindikasi diselewengkan.
“Kalau bisa, minta tolong Inspektorat dan aparat berwajib cek di kampung Siram Makmur ini. Bukan kita mau cari kesalahan orang, tapi ini kan uang negara, kalau bisa diawasi,” tutup seorang warga.
Paul/Red
Respon (8)