Kutai Barat, SudutBerita News| Warga Kampung Siram Makmur mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap penggunaan dana desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang dinilai mubazir dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sejak Pius Ola menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 2021, dana sebesar 7 miliar rupiah dari pemerintah digunakan untuk beberapa proyek yang dinilai tidak efektif dan tidak bermanfaat.
Beberapa proyek yang dilaksanakan termasuk pembangunan gedung PKK, gedung BUMDes, kolam wisata, dan tapal batas kampung. Namun, proyek-proyek ini dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan utama masyarakat.
Berita terkait: Bu
Banyak Proyek Mubazir, Petinggi Siram Makmur Diduga Hamburkan Dana ADK dan DD Tanpa Manfaat
Sarbani, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa, mengeluhkan bahwa banyak proyek dilaksanakan oleh kontraktor luar tanpa melibatkan warga setempat.
“Sebagai Ketua TPK, saya bahkan tidak tahu proyek apa yang sedang dibangun karena semuanya dikerjakan oleh kontraktor dari luar,” ujar Sarbani kepada Wartawan di rumahnya, Selasa 14/6/24
Ketua RT 06, Benediktus Ben, juga mengkritik kurangnya realisasi usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kampung. Menurutnya, usulan warga sering diabaikan dan diganti dengan proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah proyek air bersih Pamsimas, Proyek ini dianggap mubazir karena sebelumnya telah dibangun oleh kades lama Muliyono dan kemudian dibangun kembali oleh petinggi baru, namun tetap tidak dapat dimanfaatkan.
“Petinggi lama sudah membuat bak dalam tanah dan bak di atasnya lagi untuk tampung air, tapi karena pakai tenaga surya, airnya tidak jalan. Petinggi baru malah membuat lagi bak di atasnya, padahal airnya tidak bisa jalan dan mangkrak sampai sekarang,” ungkap Benediktus Ben.
Baca juga:
Polisi Ungkap Empat Kasus Curat di Lampung Utara, Empat Pelaku Ditangkap
Polda Kaltim Kirim 3 Truk Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir Bandang di Mahulu
Sudah tahu proyek Pasimas gagal, Petinggi Pius malahan membeli pipa plastik dengan nilai Rp.300 jutaan untuk sambungan air PDAM dari kampung Jambuk Makmur. Dan akhirnya pipa-pipa tersebut tidak pernah terpasang dan menumpuk yak dipakai.
“Sudah dua tahun pipa itu hanya menumpuk di kantor desa. Katanya untuk sambung PDAM, tapi mana ada dipasang. Padahal itu dibeli pakai dana desa ratusan juta, kan sia-sia aja. Berarti perencanaannya tidak jelas,” ujarnya.
Pembangunan kolam wisata juga dikritik karena dianggap tidak berguna.
“Apa gunanya kolam itu, bilangnya untuk wisata sedangkan airnya kotor begitu. Dari pada buat kolam nda karuan, lebih baik membantu masyarakat miskin di kampung ini.” keluh Ben.
Baca juga:
Kapolri Rekrut Casis Bintara yang Jari Putus Akibat Begal
Layanan Baru! Paspor di Imigrasi Malang Kini Bisa Dikirim Via Pos
Sambil memperlihatkan rumahnya yang dibangun sejak zaman transmigrasi tahun 1997 silam dia berujar; “Saya aja usul bangun rumah nda pernah dapat. BLT aja baru di kasi dua kali,”
Benediktus Ben juga menyesalkan proyek kebun sawit yang seharusnya tinggal dirawat, namun malah digusur dan ditanam ulang, menghabiskan dana desa yang besar.
“Harusnya tinggal sulam aja yang mati. Tapi malah digusur habis dan ditanam baru. Sementara dana desa sudah habis ratusan juta di situ,” ujar Benediktus Ben yang juga dibenarkan Sarbani dan sejumlah warga Siram
Baca juga;
Warga Kampung Siram Makmur Kutai Barat Desak Aparat Usut Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa
Proyek lainnya seperti pembangunan lapangan bola dan jalan kampung juga dinilai hanya tambal sulam dan tidak memberikan manfaat yang berarti.
“Yang saya lihat lapangan bola dibangun di atas lapangan yang sudah ada. Sawit ditanam di atas lahan sawit yang sudah ada. Jalan kampung hanya ditumpuk koral dan dibuat pengerasan setengah-setengah. Kebun jagung yang dibuat juga gagal total,” ujar Ketua RT lainnya yang enggan disebutkan namanya.
Warga juga mempertanyakan pembangunan tembok penyokong yang seharusnya sepanjang 180 meter tetapi hanya terealisasi 108 meter.
Ini menjadi pertanyaan tersendiri bagi Warga karena pembangunan tembok penyokong yang tidak terealisasi sesuai volume seperti perencanaan semula.
Kemudian terkait bantuan sosial dan stimulus rumah tidak layak huni yang diberikan kepada masyarakat mampu, bukan kepada yang benar-benar membutuhkan.
“Kami bingung, bantuan rumah tidak layak huni malah diberikan kepada yang rumahnya hampir selesai dibangun, sementara rumah kami yang reot tidak pernah dibantu,” ujar Watini dan Suhartiah, warga RT 02.
Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Siram Makmur, Simon Son Siga, juga menyoroti ketidakjelasan regulasi bantuan rumah layak huni, yang seharusnya diperuntukkan bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
Baca juga:
Dahlia, Petinggi Linggang Marimun Resmi Ditahan Kejaksaan Kubar Karena Kasus Korupsi DD
Polisi Akan Jerat Tersangka Lainnya Dalam Kasus Dugaan Korupsi DD Linggang Marimun
Warga mengaku sering diprotes dan dibungkam oleh Petinggi Pius Ola ketika menyampaikan keluhan mereka.
Mereka juga menyoroti gaya hidup Kepala Desa yang semakin glamour dan mencolok setelah menjabat, dengan kepemilikan mobil mewah dan lahan sawit yang luas.
“Kita ngga pernah urus pribadi orang apa lagi iri dengan kehidupan Petinggi, mungkin itu rezekinya dia. Cuma yang kita lihat setelah jadi petinggi sekitar tiga tahun ini bisa beli mobil mewah, kalau ngga salah sudah 4 mobilnya. Ada juga beli tanah dan kebun sawit yang kami dengar itu sekitar 15 hektare,” imbuh seorang pria yang meminta namanya dirahasiakan.
Sejumlah warga meminta pemerintah dan aparat berwenang untuk mengevaluasi penggunaan dana desa dan ADK di Siram Makmur yang dinilai tidak tepat sasaran dan terindikasi diselewengkan.
“Kami berharap Inspektorat dan aparat berwenang memeriksa penggunaan dana di kampung ini,” tutup seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Hal ini mencerminkan keresahan dan kekecewaan warga Kampung Siram Makmur terhadap pengelolaan dana desa dan ADK yang dinilai tidak transparan dan tidak efektif.
Paul/AndlRed
