Nabire – Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Togap Simangunsong menegaskan pentingnya sinergisitas berbagai pihak di Provinsi Papua Tengah dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024.
Hal ini terutama dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan di daerah tersebut.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah, Togap mengingatkan tentang berbagai potensi kerawanan seperti politik uang, gangguan keamanan, ujaran kebencian, hoaks, netralitas aparatur sipil negara (ASN), konflik antar-pendukung pasangan calon, serta sengketa hasil Pilkada.
“Suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu saja, tetapi juga pemerintah daerah dan unsur Forkopimda serta stakeholder terkait,” ujar Togap di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Jumat (2/8/2024).
Togap menekankan pentingnya antisipasi terhadap masalah hukum yang berpotensi muncul pasca-Pilkada, mengingat seringnya gelaran tersebut diwarnai gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Ini menjadi peringatan khusus bagi penyelenggara Pemilu di kabupaten, kota, provinsi, termasuk TNI dan Polri,” tegasnya.
Menurut Togap, terdapat empat indikator keberhasilan Pilkada Serentak 2024: berlangsung aman dan lancar, partisipasi pemilih tinggi, tidak terjadi konflik yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa, serta roda pemerintahan berjalan lancar.
Selain itu, Togap mengapresiasi pemerintah daerah di Provinsi Papua Tengah atas persiapan teknis yang sudah mencapai tahap akhir, terutama terkait pembiayaan berupa dana hibah untuk KPUD, Bawaslu Daerah, serta pihak keamanan TNI dan Polri.
Rakor tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Tengah, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, serta tokoh adat, masyarakat, dan agama.
Paul/red
Sumber: Puspen Kemendagri
