Kutai Barat – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Pemkab Kubar) telah mengalokasikan lebih dari lima miliar rupiah untuk membangun 217 rumah layak huni (RLH) bagi warga kurang mampu.
Program ini bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya mereka yang tergolong berpenghasilan rendah atau tinggal di daerah rawan bencana.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kutai Barat, Kamius Junaidi, menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun rumah melalui beberapa kategori bantuan.
Pertama, Pemkab akan membangun 205 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan anggaran Rp 4,1 miliar.
Setiap penerima manfaat akan mendapatkan bantuan material senilai Rp 20 juta untuk membangun rumah secara swadaya.
“Pembangunan akan dilakukan di delapan kecamatan. Masyarakat penerima manfaat bertanggung jawab mengelola pembangunan rumahnya secara mandiri dengan dukungan material dari pemerintah,” ujar Kamius di Sendawar, Rabu (2/10/2024).
Kategori kedua adalah bantuan untuk warga di daerah rawan bencana. Sebanyak tujuh rumah akan dibangun sepenuhnya dengan biaya pemerintah bekerja sama dengan TNI, di Kampung Gabung, Kecamatan Tering, dengan anggaran lebih dari satu miliar rupiah. Setiap unit rumah di kawasan ini mendapatkan bantuan senilai Rp 150 juta.
“Kami sudah bekerja sama dengan TNI untuk pelaksanaannya. Rumah-rumah ini sangat penting demi keselamatan warga di daerah rawan bencana, seperti bantaran sungai dan lereng bukit,” tambah Kamius.
Kategori ketiga adalah rehabilitasi total rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau mereka yang belum memiliki rumah. Pemerintah akan menanggung biaya material dan upah kerja untuk memastikan rumah-rumah ini memenuhi standar layak huni.
“Kriteria rumah yang mendapat bantuan termasuk konstruksi bangunan yang rapuh, luas ruang yang tidak memadai, sirkulasi udara buruk, serta lokasi di daerah rawan bencana. Survei dilakukan langsung oleh tim kami untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” jelasnya.
Program ini juga melibatkan Dinas PUPR dan Bapedalitbang, sehingga total bantuan RLH tahun ini mencapai 217 unit rumah.
Bupati Kutai Barat, FX Yapan, menegaskan bahwa pembangunan RLH tidak hanya bertujuan mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga memberikan harapan dan masa depan lebih baik bagi ratusan keluarga.
“Kami ingin setiap keluarga di Kutai Barat memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman. Pembangunan RLH ini adalah bagian dari upaya kami meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Yapan.
Selain pemerintah, Yapan juga mendorong keterlibatan perusahaan swasta melalui program CSR untuk membantu membangun rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.
Bupati menekankan, bantuan RLH ini adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Program ini bukan hanya tentang memberikan rumah, tetapi juga memberikan martabat dan harapan bagi masa depan yang lebih baik,” tutupnya.
kris/red
