Kutai Barat – PT Mook Manor Bulant (MBL) mengklaim telah mempekerjakan 3.500 tenaga kerja lokal, dengan 70% di antaranya berasal dari Kutai Barat. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Kepala Teknik Tambang (KTT) PT MBL, Edy Rante, saat menerima kunjungan tim Gabungan Komisi (GAKOM) DPRD Kubar pada Jumat (31/1/2025) di Kampung Mantar, Kecamatan Damai.
Hanya saja, klaim tersebut langsung mendapat respons kritis dari tim sidak yang mempertanyakan keabsahan data tenaga kerja lokal yang disebutkan.
Klarifikasi Data Tenaga Lokal
Kunjungan tim DPRD ini bertujuan menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat terkait dampak operasional PT MBL, termasuk persoalan tenaga kerja dan lingkungan. Dalam pertemuan itu, Edy Rante menegaskan bahwa pihaknya telah berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja lokal tanpa syarat tertentu.
“Kami telah merekrut sekitar 3.500 pekerja, mayoritas dari Kutai Barat, sebagai bentuk komitmen kami terhadap pengembangan ekonomi lokal,” ujar Edy.
Namun, pernyataan ini langsung disanggah oleh beberapa anggota DPRD yang meminta perusahaan menyajikan data riil guna membuktikan klaim tersebut.
“Kami ingin melihat data konkret. Mana daftar nama pekerja yang berasal dari Kutai Barat? Jangan hanya klaim tanpa bukti,” kata Agustinus, Wakil Ketua DPRD Kubar yang memimpin sidak.
Sejumlah anggota DPRD juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses perekrutan, mengingat banyak warga lokal yang mengaku kesulitan mendapatkan pekerjaan di perusahaan tambang yang beroperasi di daerah mereka sendiri.
“Jangan sampai ada kesenjangan. Jangan sampai hanya jadi janji manis di atas kertas,” tambah seorang anggota DPRD dari Komisi II.
Berita terkait:
Disnakertrans Kubar Bantah Klaim PT MBL: Hanya 74 Tenaga Kerja Lokal, Bukan 3.500
Persoalan Stock file dan Jalan Licin
Selain soal tenaga kerja, sidak DPRD juga menyoroti keberadaan stock pile batu bara PT MBL yang dinilai meresahkan warga sekitar. Lokasi stock file yang berada di pinggir jalan umum disebut-sebut menjadi penyebab jalanan licin saat hujan dan berdebu di musim kemarau.
Menanggapi hal ini, Edy Rante menyebut bahwa stock file tersebut hanya bersifat sementara karena jalur hauling utama belum sepenuhnya siap digunakan dalam kondisi cuaca ekstrem.
“Stock file ini hanya solusi sementara. Kami berupaya memperbaiki jalur hauling agar lebih optimal, sehingga stockpile ini nantinya bisa dipindahkan,” jelasnya.
Namun, DPRD tetap meminta PT MBL mengambil langkah lebih konkret untuk mengurangi dampak lingkungan terhadap masyarakat.
“Kami minta PT MBL segera mencari solusi agar debu dan tanah licin ini tidak membahayakan warga. Jangan tunggu ada korban baru bertindak,” tegas seorang anggota Komisi III DPRD Kubar.
Tuntutan Transparansi dan Tindak Lanjut
Dari hasil sidak ini, DPRD Kubar meminta PT MBL segera menyerahkan data tenaga kerja secara rinci dan melaporkan progres perbaikan jalan hauling serta manajemen stock file.
“Kami tidak ingin hanya mendengar janji. Kami akan terus mengawasi dan jika perlu, kami akan meminta dinas terkait melakukan audit langsung ke lapangan,” ujar Agustinus menegaskan.
Bahkan tim Sidak GAKOM mendorong agar persoalan ini di-pansus-kan.
Sidak ini menunjukkan bahwa meskipun PT MBL mengklaim berkontribusi terhadap ekonomi lokal, masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Masyarakat dan DPRD kini menunggu realisasi dari pernyataan yang telah disampaikan perusahaan.
Paul/Red
Respon (1)