Scroll untuk baca artikel
Example 728x250 Example 728x250
OPINI

Kisruh Gas Elpiji 3 Kg, Presiden Prabowo Harus Evaluasi Menteri ESDM

17
×

Kisruh Gas Elpiji 3 Kg, Presiden Prabowo Harus Evaluasi Menteri ESDM

Sebarkan artikel ini
Foto ilustrasi istimewa
Example 728x250

Catatan: Dr. Suriyanto Pd, SH.,MH.,M.Kn

Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melarang penjualan gas elpiji 3 kg di warung-warung menyusahkan rakyat.

Kebijakan yang berlaku sejak 1 Februari 2025 ini mengharuskan rakyat yang mau membeli gas LPJ 3 kg harus ke pangkalah yang terdaftar.

Dalam tiga hari ini atau sejak 1 Februari, telah muncul antrian panjang dimana-mana disebabkan warga yang menumpuk saat membeli gas elpiji 3 kg.

Pelarangan pengecer menjual LPG 3kg adalah kebijakan yang telah menimbulkan gejolak besar di tengah masyarakat.

Dr. Suriyanto Pd, SH,MH,M.Kn

Bagaimana tidak? Rakyat kecil yang sudah hidup dalam keterbatasan harus menghadapi tambahan kesulitan hanya untuk mendapatkan LPG yang selama ini menjadi kebutuhan pokok mereka.

Tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan, kebijakan ini hanya memperpanjang rantai distribusi dan menambah kesulitan bagi masyarakat kelas bawah.

Kebijakan Bahlil menuai kericuhan masyarakat tentang gas melon yang sangat dibutuhkan masyarakat kelas menengah ke bawah, hal ini sangat mencoreng kepemimpinan Presiden Prabowo.

Kebijakan Bahlil juga menyusahkan bagi konsumen, yang kebanyakan rakyat miskin, untuk membeli kebutuhan LPG 3 kg di pangkalan yang jauh dari tempat tinggalnya

Kebijakan Bahlil Lahadalia tersebut merupakan kebijakan blunder lantaran mematikan pengusaha akar rumput, menyusahkan konsumen, dan melabrak komitmen Presiden Prabowo yang berpihak kepada rakyat kecil.

Bila kebijakan ini tidak segera dievaluasi, dampaknya, pengusaha akar rumput kehilangan pendapatan, kembali menjadi pengangguran dan terperosok menjadi rakyat miskin.

Bahlil sebagai Menteri membuat kebijakan seperti asal asalan, seharusnya kebijakan yang di buat oleh Menteri Bahlil membuat sejuk masyarakat, apa lagi pemerintahan baru baru berjalan seratus hari kerja.

Menteri-menteri di kabinet harusnya memahami bahwa mereka adalah pembantu presiden, bukan sebaliknya.

Tugas mereka adalah menjalankan visi dan misi presiden dengan baik serta menjaga kredibilitas dan wibawa kepala negara.

Namun yang terjadi justru sebaliknya, kebijakan yang lahir dari kementerian seolah tidak mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat kecil.

Hal ini harus menjadi perhatian Bapak Presiden karena jangan sampai dirusak oleh satu dua orang Menteri yang tak pintar mengimplementasikan Program Pro Rakyat Presiden Prabowo.

Masih banyak orang pintar dan bijak untuk jadi Mentri kenapa mesti Bahlil, semoga Pak Pranowo segera mengganti Mentri seperti Bahlil yang menimbulkan kesusahan masyarakat.

*) Ketua Umum DPP Persatuan Wartawan Republik Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Example 728x250 Example 728x250