BALIKPAPAN – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan sepanjang tahun 2024 dilaporkan melampaui target Rp 1 triliun. Pemerintah Kota Balikpapan, melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), kini menargetkan PAD tahun 2025 meningkat hingga Rp 1,3 triliun.
Kepala BPPDRD Balikpapan, Idham Mustari, mengungkapkan bahwa capaian ini berasal dari berbagai sumber pendapatan daerah, termasuk pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, serta sumber lain yang sah.
“Realisasi PAD Kota Balikpapan tahun 2024 mencatatkan angka tertinggi sepanjang sejarah, yakni Rp 1.065.702.264.941. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp 966 miliar,” ujar Idham, Kamis (20/2/2025).
Bacaan lainnya:
Pemkot Balikpapan Tunggu Juknis Kemendagri untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Melihat tren positif ini, Idham optimistis bahwa pada tahun 2025, PAD Balikpapan dapat terus meningkat, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang diperkirakan akan menyumbang tambahan sekitar Rp 250 miliar.
Menurut Idham, sektor pajak masih menjadi penyumbang terbesar dalam PAD Balikpapan, terutama dari pajak restoran, hotel, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Namun, di sisi lain, ia juga mengakui adanya tantangan yang berpotensi memengaruhi penerimaan PAD di tahun mendatang. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah kebijakan efisiensi belanja yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.
“Kita masih harus melihat bagaimana kebijakan efisiensi ini akan berdampak terhadap pajak daerah. Selain itu, perubahan alokasi anggaran untuk proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Refinery Development Master Plan (RDMP) juga menjadi pertimbangan,” jelasnya.
Baca juga:
Diduga Manipulasi! Sampel CPO PT. Torganda yang Dibawa DLH Labura Tak Sesuai Fakta di Lapangan
Tahun sebelumnya, proyek-proyek besar seperti IKN dan RDMP menjadi salah satu faktor utama yang mendongkrak PAD Balikpapan, selain meningkatnya jumlah event yang digelar di kota ini. Namun, pada tahun 2025, ada indikasi bahwa anggaran untuk proyek IKN akan dikurangi dan beberapa proyek RDMP telah mendekati tahap penyelesaian.
“Jika anggaran IKN dikurangi dan RDMP mulai rampung, ada kemungkinan dampaknya terasa pada ekonomi daerah dan penerimaan pajak,” tambah Idham.
Meski menghadapi tantangan tersebut, Pemkot Balikpapan tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan PAD dengan berbagai strategi. Salah satu langkah utama adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih patuh dalam membayar pajak.
Selain itu, Pemkot juga akan terus memantau perkembangan ekonomi sepanjang semester pertama tahun 2025 sebelum mengambil langkah-langkah strategis lebih lanjut.
“Kita akan melihat dampaknya di semester pertama tahun ini. Jika ada penurunan signifikan, kita akan menyesuaikan kebijakan,” tutup Idham.
Kris/red
